/home/ijrsor/public_html/lib/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:615 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Pemantau Peradilan%" ]
Buku ini sebagai bagian dari tanggung jawab akademis MaPPI dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, juga berusaha memberikan pengetahuan dasar tentang pemantauan. Dimana buku ini juga berisikan petunjuk praktis melakukan pemantauan peradilan.
Ringkasan hasil eksaminasi Majelis Eksaminasi terhadap:rnSurat Dakwaan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor Register Perkara 1146/Pid.B/2001/PN.JKT.PST.rnPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Register Perkara 1146/Pid.B/2001/PN.JKT.PST.rnPutusan Mahkamah Agung Nomor Registrasi Perkara 1696 K/Pid/2002rndalam Perkara Tindak Pidanan Korupsi dengan Terdakwa Samadikun Hartono
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mengamanatkan lembaga kejaksaan sebai institusi yang mewakili publik khusunya di bidang penegakan hukum pidana yaitu penyidikan perkara tertentu, penuntutan, dan eksekusi putusan pengadilan serta mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Untuk menjalankan amanat ini tentunya membutuhkan Jaksa yang profesional …
Menjadi kewajiban dan kebutuhan kita semua sebagai bagian dari stakeholder penegakan hukum untuk mewujudkan peradilan yang adil, bersih dan transparan demi mengembalikan lagi kewibawaan peradilan. Oleh karenanya, perlu dilakukan evaluasi dan reformasi terhadap seluruh program pemantauan peradilan serta penentuan strategi ke depan.
Tidak beda dengan lembaga-lembaga negara lain, tanpa akuntabilitas lembaga peradilan juga punya potensi menyalahgunakan kekuasaannya.