Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional

Perubahan UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan yang paling mendasar dari gerakan reformasi yang berujung pada runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi melihat faktor penyebab otoritarian Orde Baru hanya pada manusia sebagi pelakunya, tetapi karena kelemahan sistem hukum dan ketatanegaraan.

Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitu…

Penyusunan cetak biru MK merupakan rekomendasi dan tindak lanjut hasil strategic planning MK yang diselelnggarakan pada tanggal 31 Oktober-2 November 2003 di Jakarta.

Profil Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

-

Series Title

-

Call Number

MK 0013

Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis : catatan perjalanan tiga tahun mahka…

Buku ini dipersembahkan kepada segenap warga negara dan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada warga negara sebagai pemilik constitutional power.

Buku III Himpunan Peraturan, Ketetapan, dan Putusan MK 2003-2004 : Jilid 1 Hi…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

324 hlm.; 28 cm

Series Title

-

Call Number

MK 0008

Buku III Himpunan Peraturan, Ketetapan, dan Putusan MK 2003-2004 : Jilid 3 Hi…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

203 hlm.; 28 cm

Series Title

-

Call Number

MK 0007

Buku III Himpunan Peraturan, Ketetapan, dan Putusan MK 2003-2004 : Jilid 4 Pu…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

324 hlm.; 28 cm

Series Title

-

Call Number

MK 0006

Himpunan Peraturan, Ketetapan, dan Putusan MK 2003-2004

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

1224 hlm.: ill.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

MK 0005

Menggapai Keadilan Konstitusi : suatu rekomendasi untuk revisi undang - undan…

Buku ini memuat sejumlah rekomendasi yang diperlukan dalam revisi UUMK, yang merupakan hasil dari pertemuan ahli (expert meeting), hasil kajian dan catatan KRHN serta sejumlah bahan bacaan/referensi yamg relevan.

Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

Inilah buku pertama di Indonesia yang membahas sengketa kewenangan antarlembaga negara yang menurut UUD 1945 penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Pengaturan hal ini merupakan hal baru dalam kehidupan ketatanegaraan sebagi akibat terjadinya perubahan konstitusi pada era reformasi.