Putusan Perkara Nomor 070/PUU-II/2004 Pengujian UU Nomor 26 Tahun 2004 Tentan…

Penerbitan putusan ini merupakan salah satu perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi kepada publik

Putusan Perkara Nomor 069/PUU-II/2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun …

Putusan Perkara Nomor 069/PUU-II/2004 yang diputus pada: Hari Selasa, tanggal 15 Pebruari 2005

Putusan Perkara Nomor 067/PUU-II/2004 Pengujian UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang…

Penerbitan putusan ini merupakan salah satu perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi kepada publik

Putusan Perkara Nomor 065/PUU-II/2004 Pengujian UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentan…

Penerbitan putusan ini merupakan salah satu perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi kepada publik

Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional

Perubahan UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan yang paling mendasar dari gerakan reformasi yang berujung pada runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi melihat faktor penyebab otoritarian Orde Baru hanya pada manusia sebagi pelakunya, tetapi karena kelemahan sistem hukum dan ketatanegaraan.

Profil Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

-

Series Title

-

Call Number

MK 0013

Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis : catatan perjalanan tiga tahun mahka…

Buku ini dipersembahkan kepada segenap warga negara dan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada warga negara sebagai pemilik constitutional power.

Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

Inilah buku pertama di Indonesia yang membahas sengketa kewenangan antarlembaga negara yang menurut UUD 1945 penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Pengaturan hal ini merupakan hal baru dalam kehidupan ketatanegaraan sebagi akibat terjadinya perubahan konstitusi pada era reformasi.

Himpunan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Tahun 2007-2008

Pnerbitan Buku Himpunan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan tugas sehari-hari baik bagi para pejabat dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maupun bagi para Pejabat dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maupun bagi para Hakim dalam Jajaran 4 (empat) lingku…

Profil Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Periode 2003-2008

Berisi profil para hakim konstitusi periode 2003-2008