/home/ijrsor/public_html/lib/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 150" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Hukum%" ]
Buku ini berisi perkembangan doktrin pertanggungjawaban seorang atasan (superior responsibility) terhadap pelanggaran hukum pidana internasional, atau pelanggaran "ham" berat yang dilengkapi dengan "rangkuman" (digest) beberapa putusan dari Pengadilan Militer International Nuremberg.
Aturan Dasar Penegakan Hukum mengenai Penegakan Hukum di NE\egara-Negara Demokrasi
Publikasi ini adalah suatu upaya untuk memulai diskusi dan pendokumentasian. Publikasi ini terdiri dari serangkaian pelajaran, dipersiapkan oleh Human Rights Correspondence School, sebuah program AHRC, atas tema hubungan antara aturan main hukum dan implementasi hak asasi manusia di Asia.
Pesan penting yang ingin disampaikan ATS dalam buku ini adalah bahwa negara kan berjalan bila ada pemerintahan. Pemerintahan dalam hal ini identik dengan seperangkat aturan-aturan. Dalam bahasa lain aturan-aturan itu adalah mekanisme hukum yang berlaku. Maka tidak berjalannya hukum dalam masyarakat, ibarat negara tanpa pemerintahan. Berbagai kekacauan di negeri ini sebagaimana yang banyak digam…
Salah satu agenda penting dalam reformasi hukum di Indonesia adalah kebutuhan untuk mengembangkan sistem peradilan pidana yang lebih demokratis dan akuntabel dimana akses atas keadilan dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia lainnya harus secara faktual menjadi public goods dan bukan untuk kepentingan pribadi aparat atau lembaga-lembaga penegak hukum. yang memprihatinkan, selama masa reform…