Text

Pengembalian Aset Hasil Korupsi : Berdasarkan konvensi PBB anti korupsi 2003 dalam sistem hukum Indonesia

---

Undang-undang tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dan badan pengembalian aset dengan hak mengawasi aktivitas otoritas-otoritas hukum pengembalian aset, baik prosedural, maupun substansial perlu dibentuk. Sebab, mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan korupsi dan KUHAP terlalu sederhana dan belum memenuhi standar-standar universal seperti tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003.

---

Availability

Detail Information

Series Title

-

Call Number

KORUPSI 0099

Publisher

Bandung : PT. Alumni., 2007

Collation

viii, 276 hlm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

9794140333

Classification

346.1323

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Korupsi -- Aset

Specific Detail Info

Perpustakaan IJRS

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment