Text

Menyelaraskan Pembaruan Hukum

---

Penetapan suatu negara sebagai negara hukum yang berkesejahteraan memberikan konsekuensi bahwa hukum yang berlaku akan memberikan jaminan terhadap segenap bangsa, segenap individu dari perlakuan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang. Hukum harus mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusianya terjamin. Di mana hal ini hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan tentang “jaminan” tersebut dituangkan dalam konstitusi. Dalam konsepsi seperti ini, maka politik pembaharuan hukum harus merupakan pelaksanaan cita-cita bangsa dan atau tujuan nasional. Sehingga hukum yang dihasilkan dari mesin legislasi dapat berlaku secara nasional, tidak tumpang tindih, tersusun secara hierarki dan bermuara pada konstitusi. Namun, jika terpaksa dilahirkan perundang-undangan yang menyimpang, maka ia tetap merupakan pelaksanaan tujuan nasional. Untuk itu grand design perlu disusun agar politik hukum perundang-undangan memiliki arah yang jelas dan akselerasi terhadap terwujudnya negara kesejahteraan. Sebab, hakikatnya politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan aturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

---

Availability

Detail Information

Series Title

-

Call Number

PIDANA 0050

Publisher

Jakarta : Komisi Hukum nasional (KHN)., 2009

Collation

xi, 356 p. : ill. ; 24 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

9789793452234

Classification

340.598

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

Cet. 1

Subject(s)

-

Specific Detail Info

Perpustakaan IJRS PIDANA 0050 - 0051

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment