Text

Menyangkal Kebenaran, Menunda Keadilan: berlanjutnya penyangkalan negara atas hak-hak korban, mandegnya penuntasan kasus penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998

---

Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa panjangnya interval kekuasaan orde baru, adalah selaras dengan tingginya angka pelanggaran hak asasi manusia, yang diperbuat negara atas warganya, termasuk pelanggaran yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Salah satu kejahatan serius yang dilakukan negara dalam masa kekuasaan otoriter Orde Baru, hampir terjadi sepanjang Orde Baru berkuasa. kebijakan ini merupakan suatu implementasi dari operasionalisasi strategi viktimisasi politik, yang dijalankan pemerintahan militer di bawah kendali Soeharto.
Namun demikian, hingga saat ini Presiden belum melakukan tindakan apapun, dari empat hal yang diekomendasikan DPR, terkait dengan penyelesaian kasus penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998. Presiden hanya menjadwalkan Pengesahan Konvensi Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa, di dalam Rencana Aksi Nasional HAM tahun 2011-2014 dan Program Legislasi Nasional. Dalam rangka mendorong [enuntasan kasus itulah, kertas posisi ini diterbitkan. Kertas posisi ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan sekaligus refleksi bagi pemerintah khususnya Presiden, begitu pula DPR, guna segera menindaklanjuti serangkaian proses yang pernah dilakukan, dalam rangka penyelesaian kasus penghilangan orang secara paksa.

---

Availability

Detail Information

Series Title

Kertas Posisi Keadilan Transisional

Call Number

KEADILAN 0029

Publisher

Jakarta : ELSAM - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat., 2012

Collation

-

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

341.48

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

HAM
Pelanggaran HAM
1998

Specific Detail Info

Perpustakaan IJRS

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment