Record Detail Back
Himpunan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang Terkait Dengan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(1) Peraturan MK nomor 17 th 2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. (2) Peraturan MK nomor 18 th 2009 tentang pedoman pengajuan permohonan elektronik (electronic filing) dan pemeriksaan persidangan jarak jauh (video conference). (3) Peraturan MK nomor 1 th 2012 tentang produk hukum MK. (4) Peraturan MK nomor 2 th 2012 tentang persidangan MK. (5) Peraturan MK nomor 3 th 2013 tentang pedoman beracara dalam perselisiahn hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD
Mahkamah Konstitusi RI - Organizational Body
C.1 2014 PEMILU
NONE
Text
Indonesia
Mahkamah Agung
2013
Jakarta
74 hlm.; 21 cm.
LOADING LIST...
LOADING LIST...