/home/ijrsor/public_html/lib/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:615 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?)" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?) order by b.last_update desc limit 10 offset 1820" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "3%" ]
Buku ini penting untuk diperhatikan dalam rangka kebijakan penataan hukum Indonesia pascareformasi. Isinya banyak menghimpun aneka pandangan yang berserak mengenai agenda pembaharuan hukum berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Buku ini merupakan analisis aspek yuridis-teoritis, politis, dan historis dari terhadap proses amandemen UUD 1945.
Tujuan dari diadakannya lembaga-lembaga negara atau alat-alat negara, selain untuk menjalankan fungsi negara juga fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan demikian, keberadaan lembaga-lembaga ini harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam penyelenggaraan fungsi negara.
Buku ini mengkaji mengenai lembaga kepolisian, baik dalam hubungannya dengan kehidupan sosial, dunia hukum, maupun kinerjanya. Layak dibaca oleh pemerhati kehidupan sosial kemasyarakat, mahasiswa, dan lembaga kepolisian sendiri.
Buku yang ada di tangan anda ini mencoba menunjukkan bahwa orientasi Pemda dalam pembuatan Perda di bidang SDA adalah untuk menarik sejumlah pungutan bagi peningkatan PAD.
Buku ini disusun sebagai salah satu alat yang dapat menjembatani komunikasi antara Eksekutif, Legislatif dan kelompok kepentingan yang ada di masyarakat dalam menyusun produk hukum daerah.
Berisi profil anggota Dewan Perwakilan Daerah 2004-2009