/home/ijrsor/public_html/lib/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?)" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?) order by b.last_update desc limit 10 offset 1620" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "3%" ]
Panduan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh siapa saja yang memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam mensukseskan pemilihan hakim agung dengan cara aktif melakukan investigasi atau tracking terhadap calon hakim agung yang diseleksi.
Buku ini mencoba mendeskripsikan bahasan tentang beberapa persoalan mendasar yang dihadapi oleh hakim dan peradilan di Indonesia pada saat ini melalui aspek-aspek kajian filosofis, kelembagaan, politis, kriminologis dan sosiologis.
Buku ini berisikan tentang kemandirian kekuasaan kehakiman dan rancangan undang-undang profesi advokat
Buku ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan yang telah "mengawasi" proses seleksi calon Hakim Agung mulai dari Komisi Yudisial hingga di Komisi III DPR RI.
Buku ini memberikan paparan yang komprehensif mengenai hak menguji dalam sistem hukum Indonesia agar tidak ada lagi kerancuan pengguanaan istilah hak menguji dan judicial review.
Menegakkan hukum serta mewujudkan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan professional guna menjamin perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, bukan suatu cita-cita utopis. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan komitmen yang kuat dari semua unsur yang berkompeten dalam pencapaian cita-cita tersebut. Untuk memenuhi hak publik trhadap infor…