/home/ijrsor/public_html/lib/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?)" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?) order by b.last_update desc limit 10 offset 1310" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "3%" ]
Hukum Agraria terus mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan kemajuan hukum dan masyarakat terutama pada perkembangan terakhir dalam era reformasiyang berupaya meletakkan "Supremasi Hukum" diatas berbagai aspek kehidupan di negara Indonesia ini.
Inilah merupakan soal-soal aktual yang dibahas dalam himpunan sekarang ini. Terutama mahasiswa dan mereka dalam praktek hukum, para hakim, Pengacara serta lain-lain pejabat yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan hukum di negara kita perlu kiranya memperhatikannya.
Buku ini kaya informasi dan fakta tentang hutan dan pengelolaan hutan. Buku ini menegaskan kembali argumentasi pentingnya kepastian penguasaan tanah hutan dalam menyelesaikan masalah konflik yang melegenda dalam kebijakan dan aksi pengelolaan hutan di Indonesia. Cakupan bahasannya meliputi dimensi: hukum, kehutanan, sosial dan administrasi-politik.
Buku ini membahas mengenai desentralisasi tindak pidana korupsi, fenomena korupsi DPRD 1999-2004 di Jateng, rekam proses korupsi APBD Jateng tahun 2003, dan catatan hukum terhadap putusan PN Semarang no.240/PID.b/2005/PN.SMG terdakwa mardijo
Research project with financial support from the Italian Ministry of Education, University and Research (FISR programme)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mengamanatkan lembaga kejaksaan sebai institusi yang mewakili publik khusunya di bidang penegakan hukum pidana yaitu penyidikan perkara tertentu, penuntutan, dan eksekusi putusan pengadilan serta mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Untuk menjalankan amanat ini tentunya membutuhkan Jaksa yang profesional …