/home/ijrsor/public_html/lib/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 order by b.last_update desc limit 10 offset 3790" ]
Bind Value ⚒️: []
Diterbitkan atas kerjasama dengan Komisi Hukum Nasional
Hasil dari rangkaian lokakarya terbats hukum kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya yang diadakan di Jakarta 11-12 Juni 2002
DPRD Kabupaten merupakan bagian dari institusionalisasi politik yang diharapkan dapat mengembangkan orientasi representasi politiknya secara maksimal dan kualitati, agar prasyarat tegaknya demokrasi di tingkat lokal dapat terjamin.
The Asia Pasific Human Development Network (AP-HDNet) is a platform for the exchange of knowledge and views on human development in the Asia Pasific region.
Pelanggaran hak asasai manusia sering kali terjadi karena gagalnya sistem hukum melindungi hak dan menghukum pelaku pelanggarana hak asasi manusia. Pemahaman tentang bagaimana bekerjanya sistem hukum, apa saja kelemahannya, peran berbagai aktor di dalamnya - hakim, jaksa, polisi, pegawai penjara - amatlah penting bagi proses monitoring kondisi hak asasi manusia dan untuk mendorong usaha untuk m…
Lampiran: Naskah Akademis Perubahan Undang Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia - Usul Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Sajian di tangan Anda ini memaparkan latar belakang dan tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi dalam upaya menyelenggarakan pengadilan hak asasi manusia.
Informasi tentang penderitaan perempuan yang ada dalam tahanan sudah tak terhitung. Kunjungan tahanan secara umum dilakukan di beberapa wilayah "damai". Namun bagaimana situasi dan kondisi tahanan perempuan yang berada di wilayah konflik bersenjata?