/home/ijrsor/public_html/lib/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 order by b.last_update desc limit 10 offset 3780" ]
Bind Value ⚒️: []
Prosiding ini berisi presentasi para peserta konsultasi serta rangkuman pernyataan dan hal-hal penting yang disampaikan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Migran.
Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) menjadi agenda rutin tahunan Komisi Hukum Nasional (KHN) sejak tahun 2003. Tema SPHN pertama yang diselenggarakan pada tahun 2003 adalah "Membangun Indonesia Baru yang Demokratis; Transparan, Partisipatif dan Akuntabel", sedangkan tema yang diangkat pada SPHN tahun 2004 adalah "Membangun Paradigma Baru Pembangunan Hukum Nasional"
Himpunan Makalah: 1. Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional Oleh: Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. 2. Strategi dan Arah Kebijakan Program Legislasi Nasional Tahun 2002-2004 Oleh : Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. dsb yang disampaikan pada Pra Seminar Hukum Nasional diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Kehakiman dan HAM R.I. dan Komis…
Peraturan kepailitan telah lama ada (1905). Tetapi sangat jarang ada kasus atau perkara kepailitan. Hal ini -antara lain- karena tata cara penyelesaian utang piutang melalui kepailitan dianggap rumit, tidak ada kepastian penyelesaian, dan dianggap kurang melindungi kepentingan kreditur.
Eksaminasi memang merupakan bahan baru bagi masyarakat umum, namun sesungguhnya eksaminasi secara internal baik oleh pegadilan maupun di tubuh kejaksaan sebenarnya suatu yang sudah lama sejak tahun 1960-an.
Proseding yang merupakan hasil dari rangkaian lokakarya terbatas hukum kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya.
The IPR issue has been gaining greater importance in recent years throughout the world. Under these circumstances, we must tackle major problems related to IPR protection systems in order to make them work more functionally and smoothly to effectively promote the welfare of the nation.
Proceedings ini memuat semua materi yang di bahas dalam serangkaian Lokakarya Terbatas bagi Hakim Niaga, dan Hakim Niaga Mahkamah Agung, untuk tahun 2004; tentang "Perkembangan Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis" yang terdiri dari 9 topik.